Sekolah Berembel-embel 'Standar Internasional' Boroskan Uang Negara
 

Sekolah pemerintah berembel-embel standar internasional dianggap memboroskan keuangan negara. Sebab, biaya yang dikeluarkan APBN jauh di atas sekolah standar nasional, meski jumlah sekolah 'standar internasional' jauh lebih sedikit.

Menurut rencana anggaran 2012 bidang pendidikan yang dikutip Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp 242 miliar (sekolah standar internasional), dan Rp 108 miliar untuk sekolah standar.
Guru Masih Terjebak Kekakuan Rencana Pokok Pembelajaran
 

Para guru terjebak kepada kekakuan Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) sehingga kurang bisa mengmbangkan kreativitasnya. Kelemahan lainnya guru juga kurang memahami metode pembelajaran sehingga mengajar sesuai dengan kebiasaannya.

"Guru saat ini terjebak pada urusan administrasi sehingga sudah capek ketika akan mengajar," kata dosen UPI Bandung, Dr. Nandang R, M.Pd, saat workshop guru Yayasan Istiaqamah di Aula Istiqamah Jln. Taman Citarum, Jumat (28/10).
Guru TK dan SD Wajib Kenal Laptop
 

UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Klojen mengingatkan seluruh guru TK dan SD yang sudah lolos sertifikasi menyisihkan 10 persen tunjangan profesionalisme pendidik (TPP) untuk peningkatan profesionalisme. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajar dengan menggunakan produk IT.

"Kalau perlu silahkan beli laptop sehingga bisa menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah," ungkap Kepala UPT Disdik Kecamatan Klojen, Andang Roosdianto kepada Malang Post (grup JPNN).
Kredibilitas UN Terus Diragukan
 

Sejumlah pihak masih meragukan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional (UN) yang digelar oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi tindak kecurangan.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA mengatakan, kredibilitas UN saat ini masih harus ditelaah kembali. Sebab, tingkat kelulusan 2011 hampir 100 persen.

"Jumlah tingkat kelulusan UN yang mencapai 100 persen itu jika dilihat memang bagus. Namun jika dipahami lebih mendalam, lulus hampir 100 persen masih tanda tanya. Itu  hanya memberikan kepuasan sesaat," ungkap Rochmat di Jakarta,
Perlukah Pendidikan Karakter?
 

 Perlu tidaknya pendidikan karakter diberikan kepada peserta didik masih menjadi pro kontra. Pemerhati pendidikan, Prof Winarno Surakhmad, mengatakan, bangsa Indonesia sudah berkarakter sejak dahulu kala ketika dijajah Belanda. Hal itu disampaikannya di hadapan guru-guru Pendidikan Kewarganegaan (PKn) se-Jakarta, Kamis (28/7/2011).

"Karakter bangsa kita ini sangat disukai oleh penjajah, sifat nerimo, sangat penurut, sangat penyabar, ramah tamah sehingga terkesan aman untuk dijajah," kata Winarno, di Aula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurutnya, perlu dilakukan redefinisi terhadap pemahaman karakter bangsa Indonesia. Hal ini, katanya, seharusnya dipikirkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan karakter, tegas Winarno, sejatinya disadari oleh setiap warga negara.